Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk mengintensifkan pemeriksaan di jalur hijau Bea Cukai. Kebijakan ini diambil dalam rangka pengawasan dan penegakkan kepatuhan hukum. Namun, pemeriksaan jalur hijau ini berisiko menambah waktu dwelling time atau lama inap barang di pelabuhan.
Purbaya pun mengatakan pemeriksaan di jalur hijau ini memang akan memperlama waktu layanan pemrosesan barang. Oleh karena itu, dia akan memutar otak untuk menyiasati hal ini.

"Nggak sampai 2 minggu, tadi bilang (dwelling time) rata-rata 3 hari, 3 hari setengah kalau nggak salah dia ada di sini ya. Cuma kalau gini kan jadi lama lagi diperiksa," kata Purbaya saat ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Dia pun mengusulkan agar pemeriksaan jalur hijau tidak dilakukan semuanya alias random, hanya 20%-30% saja yang diperiksa sehingga tidak akan menganggu dwelling time dan memberatkan biaya logistik bagi pengusaha.

"Yang tadi saya lihat, dia mesti cek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja dites. nggak usah semuanya kan lama dan biayanya besar juga," tegas Purbaya.

Dalam kesempatan ini, dia juga meluruskan sidak yang dilakukan dirinya bukan dalam rangka 'pengetatan' pemeriksaan jalur hijau. Dia mengaku sidak ini hanya dilakukan untuk memastikan apakah barang yang masuk di jalur hijau benar-benar 'hijau' alias aman.

"Nggak, nggak ada. Saya cuman cek aja pengen tahu hijau itu hijau bener atau nggak. Jangan-jangan hijaunya di dalamnya merah. Tapi akan time and time mereka check se-random, se-regular. Tapi nggak semuanya dicek," tegasnya.

Saat ini, rata-rata dwelling time di pelabuhan seluruh Indonesia mencapai 2,61 hari per September 2025. Di Pelabuhan Tanjung Priok, dwelling time hanya 2,35 hari. Dwelling time ini merupakan yang terendah dibandingkan empat pelabuhan lain di Indonesia, seperti Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Makassar. Dwelling time tertinggi tercatat di Pelabuhan Makassar selama 3,68 hari. (Red/haa)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kecelakaan akibat truk overdimension-overloading (ODOL) atau truk obesitas, pengemudi kerap disalahkan.
Padahal, muatan truk berlebih menjadi banyak alasan kasus kecelakaan tinggi.

AHY mengatakan kecelakaan di jalan akibat truk ODOL seharusnya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada pengemudi, karena mereka tidak memiliki kuasa lebih untuk membantah terkait muatan truk.

"Kami melihat yang selalu dikorbankan atau yang dianggap bersalah ya pengemudi atau supir. Padahal, mereka tak bisa membantah jika ada muatan yang berlebih. Ada faktor lain, yang paling utama, muatan truknya," kata AHY setelah Rakor Kesiapan Kebijakan Zero ODOL di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin (6/10/2025).

AHY menambahkan, jika supir dalam keadaan sehat, namun muatan truk sudah berlebih, potensi kecelakaan juga masih ada.

"Kalau misal pengemudinya sehat dan fit pun, kalau kendaraannya melebihi kapasitas, baik tonasenya, dimensinya, itu mau dia baru makan, segar, fit, ya kecelakaan bisa terjadi, karena kapasitas sudah melebihi, dan yang jelas akan berpengaruh pada keselamatan teknis dari kendaraan itu sendiri," ujarnya.

Bahkan, Ia menyayangkan karena kecelakaan ini dapat merenggut nyawa masyarakat pengguna jalan yang sudah tertib berlalu lintas.

"Itulah yang sering menyebabkan kecelakaan. Korbannya sama-sama pengemudi dan juga masyarakat yang menjadi pengguna jalan, apalagi masyarakat, mereka tidak tahu apa-apa, terkadang ada kasus satu kendaraan, ada satu keluarga, habis ditabrak truk ODOL," lanjutnya.

AHY menambahkan, supir tidak boleh lagi menjadi pihak yang paling disalahkan dari kelalaian tersebut. Perusahaan penyedia, ekspedisi, maupun pihak-pihak terkait juga harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang ditimbulkan dari truk ODOL.

"Sedih rasanya, tapi ini tidak bisa hanya dalam bentuk luka cita. Harus ada perbaikan yang mendasar. Owner-nya, perusahaannya, harus kita minta tanggung jawabnya," tegas AHY.

Perlu diketahui, pada hari ini, Senin (6/10/2025), Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalukan rapat koordinasi (Rakor) bersama kementerian terkait lainnya membahas masalah truk obesitas.

AHY menuturkan, kebijakan Zero ODOL tidak bisa lagi ditunda-tunda dan harus segera diterapkan.

"Kita semua bisa sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda," lanjut AHY.

Oleh karena itu, AHY menargetkan kebijakan Zero ODOL ini dapat diterapkan pada 1 Januari 2027 mendatang.

"Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari 2027, kebijakan Zero Odol ini sudah berlaku efektif," ujarnya. (Red/Admin)

Logistiknews.id - Kawasan ASEAN menjadi salah satu pasar digital paling dinamis dan berkembang pesat di dunia. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Temasek, Bain & Company, dan Google, nilai ekonomi digital Asia Tenggara tercatat mencapai USD263 miliar dalam gross merchandise value (GMV) pada tahun 2024, dengan pendapatan sekitar USD89 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The 14th ASEAN Digital Economy Framework Negotiating Committee Meeting, pada Selasa (7/10/2025) mengemukakan, di tengah peningkatan signifikan ekonomi digital di Asia Tenggara, Indonesia juga telah menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu agenda utama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahkan, pada tahun 2024 lalu, kontribusi ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai USD90 miliar dan diproyeksikan akan melampaui USD110 miliar pada tahun 2025.

“Nilai tersebut bahkan diperkirakan dapat meningkat signifikan hingga mencapai USD360 miliar pada tahun 2030, dengan kontribusi sektor e-commerce diperkirakan sekitar USD150 miliar,” ujar Menko Airlangga.

Dia menambahkan, peluang dan keragaman pertumbuhan di seluruh Asia Tenggara itu, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) menjadi krusial.

“ASEAN DEFA mewakili komitmen kita untuk mewujudkan ekonomi digital hingga USD2 triliun pada tahun 2030, yang mendorong inovasi, inklusivitas, dan ketahanan,” ucapnya.

ASEAN DEFA bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi digital ASEAN melalui kerja sama yang lebih erat, harmonisasi regulasi lintas negara, peningkatan interoperabilitas sistem digital, serta pemberdayaan UMKM dan talenta digital.

Selain itu, DEFA juga diharapkan menjadi landasan kuat bagi perkembangan ekonomi digital di ASEAN dengan potensi nilai ekonomi digital mencapai USD2 triliun di tahun 2030.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa selain pertumbuhan yang pesat, pengembangan ekonomi digital juga memiliki sejumlah tantangan seperti pasar digital ASEAN yang masih terfragmentasi, perbedaan peraturan dari satu negara ke negara lain, kebijakan data yang belum selaras, dan banyak UKM yang belum dapat berekspansi ke luar batas negara asal.

“Dengan demikian, ASEAN DEFA menjadi kerangka penting dalam menjaga momentum pertumbuhan dan menentukan masa depan ekonomi ASEAN,” paparnya.[Red/bram]